Ambruknya Komisi III

KECAMAN terhadap Komisi III DPR terus berdatangan. Salah satu komisi bergengsi di lingkungan Senayan itu dinilai gagal menjaga dan membangun reputasi lembaga ketika mengadakan rapat dengan para mitra kerja.

Gelombang kecaman kian bermunculan setelah rapat Komisi III dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pengamat, dan mahasiswa, Selasa (10/11) malam, berakhir ricuh.

Kericuhan bermula ketika para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) menggugat salah satu kesimpulan Komisi III saat bertemu dengan Jaksa Agung dan jajarannya pada hari yang sama, Selasa (10/11).

Dalam butir kesimpulannya, Komisi III menyebutkan pihaknya mendesak jajaran kejaksaan untuk terus memproses kasus hukum pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Gugatan terhadap kesimpulan itu mengundang perdebatan panas antara Kompak dan pimpinan sidang. Rapat pun kian berlangsung liar dan akhirnya ditutup secara sepihak oleh pimpinan sidang.

Kericuhan pada rapat Komisi III dan Kompak itu, yang secara telanjang terlihat di layar kaca, membuat publik kian kesal, kecewa, dan geram.

Arus kecaman kepada Komisi III pun semakin deras mengalir tidak hanya dari dunia nyata seperti demonstrasi dan lontaran lisan berbagai kalangan, tapi juga muncul di dunia maya.

Derasnya arus kecaman itu wajar muncul karena kiprah Komisi III pada rapat sebelumnya dengan jajaran Polri dan kejaksaan juga hanya menimbulkan kekecewaan dan kegeraman.

Pada rapat dengan Kapolri pekan lalu, sebagai contoh, para anggota Komisi III terlihat melempem. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan datar. Bahkan, yang konyol, mereka berperan bak humas Polri.

Tidak ada pertanyaan maupun pernyataan kritis yang semestinya menjadi ciri anggota dewan. Misalnya kehadiran Kabareskrim Komjen Susno Duadji, yang sudah mengundurkan diri, pada rapat itu tidak dikritik.

Begitu juga ketika Komisi III mengadakan rapat dengan Jaksa Agung, Selasa (10/11) lalu. Kendati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mulai lebih kritis, sikap Komisi III yang mendukung pihak kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum dua pemimpin nonaktif KPK itu jelas melawan arus besar yang sedang terjadi di masyarakat.

Menjauhnya hukum dan konstruksi berpikir hukum di kalangan lembaga-lembaga negara dari gravitasi keadilan yang menjadi sentral nurani publik itulah yang sekarang sedang amat merisaukan. Polisi, kejaksaan, termasuk Komisi III DPR yang menganggap diri sebagai pembela supremasi hukum, semakin kehilangan kredibilitas di mata publik, justru dalam hal penegakan hukum itu sendiri.

Dengan DPR, khususnya Komisi III, sama juga. Publik merasa pikiran dan sikap wakil mereka, terutama dalam hal penegakan hukum, tidak mewakili nurani dan rasa keadilan yang sedang tercabik-cabik.

Jadi, sentral dari krisis yang sekarang sedang terjadi antara lembaga negara dan rakyat adalah defisit kredibilitas. Ketika negara dan seluruh lembaganya kehilangan kredibilitas, prestasi dan kebajikan apa pun bakal remuk. Itulah kerisauan kita akhir-akhir ini.

Kebangkrutan Hukum

PILIHAN bangsa ini untuk menjadi negara hukum bukan lahir dari sebuah angan-angan kosong. Negara hukum dipilih karena pengalaman getir sebagai negeri yang dijajah dan lebih dari tiga abad berada dalam lorong gelap ketidakadilan.

Bagi segenap anak bangsa ini, negara hukum lahir karena kerinduan yang amat sangat terhadap terwujudnya keadilan. Itu berarti hukum bukan sekadar alat untuk menciptakan ketertiban, melainkan yang lebih utama adalah untuk menegakkan keadilan.

Sayangnya, jalan menuju tegaknya keadilan melalui hukum di negeri ini kian jauh panggang dari api. Hukum bukan semata dipahami secara prosedural legalistik, melainkan sudah diperdagangkan secara murah-murahan, baik dalam pasar gelap maupun pasar terang. Pembelinya bukan hanya para makelar, melainkan juga mafioso.

Fakta munculnya rekaman antara Anggodo Widjojo dan para penegak hukum yang amat terang-benderang menyusun skenario mengkriminalkan Bibit-Chandra, dua pemimpin nonaktif KPK, adalah bukti hukum yang ditransaksikan itu.

Bukti itu kian kuat ketika mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizard mengakui telah diperintah oleh pimpinannya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang berisi skenario menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.

Penelusuran Tim 8 terhadap dua kasus tersebut kian mengukuhkan pendapat publik bahwa hukum sedang menuju kebangkrutan di negeri ini. Sebuah kebangkrutan yang disebabkan oleh permainan lincah para cukong dan tunduk dan takluknya penegak hukum oleh uang.
Hukum di negeri ini memang hanya indah di dalam kitab undang-undang, tapi busuk dalam kenyataan. Puncak kebusukan hukum itu terjadi sekarang ini dengan diperdengarkannya rekaman telepon Anggodo di MK dan pengakuan Wiliardi Wizard di pengadilan.

Akibatnya, citra negeri ini memburuk di mata internasional. Sebuah kampanye yang jelek, amat jelek, yang bisa menghancurkan minat investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Sebab yang terjadi di negeri ini bukan hanya tak ada kepastian hukum, melainkan juga kehancuran hukum.

Di dalam negeri, berangsur-angsur kepercayaan publik terhadap Presiden pun kian tergerus karena sikapnya yang dinilai tidak tegas. Semakin berlarut-larut kebangkrutan hukum ini dibiarkan, semakin mahal pula harga yang harus kita bayar. Karena itu, berulang-ulang melalui forum ini kita menggarisbawahi agar Presiden segera bertindak membersihkan rumah penegak hukum dari sarang penyamun.

Dengan kekuatan dan legitimasi yang dimilikinya, ditambah amunisi rekomendasi Tim 8, Presiden harus melakukan penyelamatan agar kebangkrutan hukum segera teratasi.
(Media Indonesia)

Aksi Penganiayaan TKI di Malaysia

Menyimak tayangan  berita  yang disiarkan oleh Metrotv Jumat, 28 Agustus 2009 17:54 WIB, aksi pemukulan yang diduga dilakukan petugas Diraja Malaysia terhadap TKI Indonesia, “Seorang tenaga kerja asal Indonesia diduga dianiaya beberapa polisi Malaysia hingga babak belur”. kejadian tersebut terlihat sangat brutal, pukulan dan tendangan dilepaskan kepada pria malang yang diduga TKI asal Indonesia tersebut, hingga pria tersebut tidak berdaya dan terkapar.

Aksi penyiksaan yang dilakukan oknum diraja Malaysia tersebut terekam menggunakan spy camera. Aksi tersebut sangat tidak terpuji dan sangat biadab, bahkan ketika pria tersebut memohon ampun, para aparat diraja Malaysia seperti tidak menggubris dan aksi para aparat semakin membabi buta.

Ahli Forensik Teknologi Informasi (IT) Ruby Alamsyah “membenarkan sekumpulan orang yang melakukan penyiksaan terhadap orang yang diduga TKI dalam gambar penyiksaan yang telah beredar di masyarakat adalah polisi di Raja Malaysia. Ruby juga mengungkapkan sangat dimungkinkan gambar ini adalah gambar asli. Sebab, gambar yang didapat dari spy camera sangat sulit untuk diedit atau direkayasa”. (Metro TV/dok)

Melihat kejadian ini, sebenarnya ini bukan yang pertama kali anak-anak bangsa kita dipancundangi malaysia, berbagai kejadian penganiayaan serta pemerkosaan juga dialami anak bangsa ini saat  berjuang mencari nafkah di Malaysia, bahkan banyak kasus yang telah menimpa TKI kita, mencuat ke media massa dan membuat hati kita miris melihat dan mendengarnya.

Namun sampai saat ini, menanggapi hal ini kita sepertinya sudah menjadi bangsa pengecut dengan segudang ketakutan yang tidak beralasan, padahal kita sudah dikasari bahkan di hina, yang anehnya kita malah pasrah, soal tari Pendet, lagu Indonesia Raya serta Pulau Ambalat, sesungguhnya masih sebagian kecil perlakuan keji dan anggap remeh oknum tertentu di Malaysia terhadap bangsa ini.

Sebenarnya apa yang dipancing Malaysia dari Indonesia, apakah mereka menginginkan kemarahan, atau mereka mengira sampai kapanpun kita cuma diam, sebab takut dengan tekanan dunia internasional atau ribuan TKI akan diusir dari Malaysia, saya juga tidak tahu, yang pasti kita hanya diam dan pasrah melihat itu.

25 Caleg Tobasa di Dominasi Politik Uang

Sekali lagi, ketika akal sehat sudah mulai hilang, orang yang berpikiran waras juga sudah mulai kehilangan nurani, yang tinggal hanya keinginan untuk memenuhi nafsu untuk berkuasa, agar bisa unggul dan semakin mengukuhkan kekuasaannya, tanpa berpikir tentang kesalahan.

Penetapan Perhitungan Suara Caleg DPRD Toba Samosir telah usai, namun tidak sedikit meninggalkan kekecewaan yang mendalam bagi sebagian kalangan masyarakat, nyatanya secara kasar dan vulgar kemenangan sejumlah oknum Caleg kali ini ditengarai sarat dengan politik uang

Entah kemana negeri ini akan dibawa, apakah yang terpilih sebagai jawara atau mereka hanya sekelompok pacundang yang menipu diri sendiri dengan membeli harga diri mereka yang mengaku masyarakat.

Kasus Antasari Tamparan Keras Wajah Penegak Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dilanda musibah. Setelah Suparman, penyidik KPK, menerima suap dalam menangani korupsi PT Industri Sandang Nusantara, kini musibah menghadang Ketua KPK Antasari Azhar terkait dengan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Kasus ini hanya memperpanjang daftar betapa carut marutnya wajah penegak hukum di negeri yang subur dengan para koruptor ini, Antasari hanya sebagian kecil dari beberapa potret buram penegak hukum di negeri ini.

Jelas ini merupakan tamparan keras bagi seluruh elit politik  di negeri ini, yang masih bersembunyi dengan berbagai modus segala kejahatannya namun terkadang berbicara atas nama hukum dan keadilan.

Namun perilaku mereka, yang mengutamakan desakan nafsu dan memuaskan syahwat para petinggi di negeri ini masih mewarnai perjalanan para petinggi-petingginya, yang terkadang bisa menyeret siapa saja, anda dan saya, setidaknya mungkin persoalan waktu saja seseorang  itu akan menghadapi masalah.

Lepas dari salah tidaknya dan terbukti tidaknya Antasari dalam tuduhan pembunuhan yang akan diungkap dalam proses persidangan, ada beberapa hal yang perlu diapresiasi dan pelajaran penting yang bisa dipetik hikmahnya agar proses penegakan hukum senantiasa ditingkatkan.

Dengan musibah ini, banyak kalangan khawatir kejadian Antasari potensial dimanfaatkan untuk mendiskreditkan sekaligus mendelegitimasi KPK. Kekhawatiran itu masuk akal karena para perampok uang negara tidak pernah merasa nyaman dengan KPK. Bahkan, beberapa episentrum korupsi yang selama ini sulit disentuh penegak hukum merasa terancam dengan kehadiran KPK.

Eksistensi Gereja HKBP Kembali Diuji

Persekutuan Gereja-gereja Setempat (PGIS) Kota Depok menolak pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Pesanggrahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

“Umat Kristen di Kota Depok sangat prihatin dan menolak atas keluarnya keputusan Pencabutan IMB pembangunan Gereja HKBP di Cinere yang hanya mendengar pendapat sebagian warga yang menolak,” kata Ketua Umum PGIS Kota Depok, Pendeta Simon Todingallo, di Gereja HKBP Depok I, Jalan Cendrawasih, Rabu (29/4).

Pada 27 Maret 2009, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang juga kader PKS melalui keputusannya Nomor 645.8/144/Kpts/Sos/Huk/2009 menyatakan mencabut IMB Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama HKBP Pangakalan Jati Gandul yang beralamat di Jalan Puri Pesanggarahan IV Kav NT-24 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya HKBP telah mendapatkan IMB yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 453.2/229/TKB/1998 tanggal 13 Juni 1998. Pendeta Simon Todingallo menjelaskan, penolakan tersebut karena dasar pencabutan IMB tidak mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.
“Seyogyanya rekomendasi penolakan harusnya dari FKUB Kota Depok dan bukan dari Wali Kota Depok,” jelasnya.

Selamat Datang Caleg Stress

Pemilu sudah usai, diminta kepada anggota keluarga Caleg yang mengikuti Pemilu 2009 ini, agar berperan aktif dengan menghibur dan menasihati caleg yang gagal terpilih pada Pemilu, 9 April 2009, sehingga dapat mencegah kemungkinan depresi berat bagi caleg yang bersangkutan, kata Ketua Forum Jejaring Komunikasi Kesehatan Jiwa (FJKKJ) dr G Pandu Setiawan, SpKJ.

Mantan Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Depkes itu menegaskan, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan caleg yang gagal terpilih akan menderita depresi, karena masih ada keluarga dan kelompok masyarakat terdekat yang mampu membantu mencegah timbulnya depresi.

Jika caleg yang gagal itu memiliki mental pertahanan diri yang kuat, maka mereka akan menghadapi kegagalan itu dengan tenang dan tidak sampai pada stres dan depresi, karena sebelumnya sudah terbiasa mendapat tekanan, dan selanjunjutnya akan memulai perencaan program baru.

Peran Humas Bukan Sekedar Klipping Koran

Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif.  Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Sementara itu, diakui bila selama ini peran dan fungsi humas di lingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri. 

 

Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘win-win solutions’, antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi pemerintah itu sendiri. 

Walah, 60 Persen Pelajar di Sumut Tidak Perawan

Wah yang ini nich bukan mau cari sensasi, cuma fenomena seperti perlu diteliti kebenarannya, benarkah sinyalemen ini mendekati 60 persen, apa indikator dan metode penelitian yang telah digunakan menyimpulkan pendapat ini.

Namun yang pasti kita jangan berdebat, masing-masing harus melihat diri sendiri, apalagi yang punya anak gadis, kadang memang dunia seperti mau tua dan menuju suatu zaman kegelapan, lamban namun pasti seperti ada yang harus kita waspadai saat ini.

Khusus untuk daerah yang ada di tiga lokasi tersebut juga harus lebih waspada, masyarakat dan pemerintah setempat, termasuk daerah-daerah lain yang mungkin bukan mustahil juga akan mengalami fenomena seperti ini bahkan bisa jadi lebih buruk termasuk di pedesaan sekalipun

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pemicu seks pra nikah di kalangan pelajar. Data dari tiga kota di Sumatera Utara (Medan, Binjai dan Langkat) diperkirakan tahun 2009 ini jumlah siswa tidak perawan mencapai angka 60 persen.

Catatan Kecil Tentang Korupsi

Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

 Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

 Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.