Peran Humas Bukan Sekedar Klipping Koran

Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif.  Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Sementara itu, diakui bila selama ini peran dan fungsi humas di lingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri. 

 

Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘win-win solutions’, antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi pemerintah itu sendiri. 

Walah, 60 Persen Pelajar di Sumut Tidak Perawan

Wah yang ini nich bukan mau cari sensasi, cuma fenomena seperti perlu diteliti kebenarannya, benarkah sinyalemen ini mendekati 60 persen, apa indikator dan metode penelitian yang telah digunakan menyimpulkan pendapat ini.

Namun yang pasti kita jangan berdebat, masing-masing harus melihat diri sendiri, apalagi yang punya anak gadis, kadang memang dunia seperti mau tua dan menuju suatu zaman kegelapan, lamban namun pasti seperti ada yang harus kita waspadai saat ini.

Khusus untuk daerah yang ada di tiga lokasi tersebut juga harus lebih waspada, masyarakat dan pemerintah setempat, termasuk daerah-daerah lain yang mungkin bukan mustahil juga akan mengalami fenomena seperti ini bahkan bisa jadi lebih buruk termasuk di pedesaan sekalipun

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pemicu seks pra nikah di kalangan pelajar. Data dari tiga kota di Sumatera Utara (Medan, Binjai dan Langkat) diperkirakan tahun 2009 ini jumlah siswa tidak perawan mencapai angka 60 persen.

Catatan Kecil Tentang Korupsi

Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

 Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

 Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Korupsi, Budaya Atau Psikopat ?

Dari banyak tulisan mengulas bagaimana korupsi tidak saja menggurita di negara kita tercinta mulai dari kelas teri sampai kelas coro, tetapi sudah mendarah daging (internalized) atau menyatu dengan sikap manusia itu sendiri.

Tidak itu saja, korupsi juga sudah seperti seks pelacuran dalam sejarah prostitusi dunia, ada dimana-mana serta hinggap hampir pada siapa saja, tidak mengenal status dan latar belakang seseorang, tergantung kemasan dan caranya, ada yang pura-pura dan ada yang tidak ketahuan, bahkan ada yang terang-terangan.  

Bahkan tidak kalah jahatnya, korupsi dituding sudah seperti budaya, bah  ini harus ditanya juga pendapat ahli antropolgi Indonesia Bapak Koencorodiningrat, benarkah korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, tentu harus ada argumentasi ilmiahnya ini, biar jangan asal ngomong ya.

Dalam wacana tentang korupsi, seringkali orang mengaitkan korupsi dengan budaya. ‘Budaya korupsi’ atau ‘korupsi yang membudaya’ sudah menjadi pembahasan yang umum di masyarakat.
 
Namun wacana ini cenderung menyesatkan. Karena hal itu menempatkan fenomena korupsi menjadi satu hal yang mustahil dihilangkan. Padahal  korupsi di Indonesia bukan bagian dari budaya masyarakat.

Cuma mungkin saja korupsi itu ulah para psikopat, jadi koruptor itu tergolong psikopat, sebab salah satu ciri khas seorang psikopat adalah melakukan suatu kesalahan termasuk kejahatan tanpa merasa bersalah secara berulang-ulang, ini ciri seorang psikopat yang juga tergolong seseorang yang mengalami gangguan jiwa
 

Jadi menurut saya, koruptor di Indonesia ini para psikopat tersembunyi, karena mereka begitu bangga memamerkan kekayaan dari hasil curiannya, dengan berbagai cara dan modus, sehingga sulit dibuktikan secara hukum, tanpa merasa bersalah, malah dengan bangga menumpuk harta dengan berbagai bentuk,  sebab hukum memang cenderung berekasi kalau ada reaksi (laporan masyarakat) 

Indonesia Masih Jago Soal Video Sex

Lucu memang,  meskipun sebenarnya miris, tetapi inilah kondisi Indonesia sekarang, tidak hanya pejabatnya yang pandai korupsi, juga moral anak bangsa nya juga saat sedang terancam di makan jaman, apakah ini pertanda dunia semakin tua, atau tanda akhir zaman akan tiba

Jangan munafik kawan, jangan merasa sok suci, mari kita semua berkaca ada apa dengan negeri yang sedang sakit ini, saat pejabatnya asik berebut kekuasaan, lambat namun pasti moral anak-anaknya juga mulai direnggut oleh jaman

Teknologi telah memperbudak kita, karena kita semua sudah tidak waswas munafik, tidak pedulai, seperti maling teriak maling, siapa yang salah, ulama, pendeta atau pejabat, jangan tanya jangan hanya cari makan, lihat sekekeliling, buat kepedulianmu

Kita sedang dikepung sesuatu peradaban yang sangat berbahaya, tanpa berjaga dan bersiap, kita hanya sebuah bangsa yang tinggal nama, siapa yang bertanggung ketika kita sedang diserang dekadensi moral yang sangat luar biasa

Lihat anak bangsa ini, ada trend menarik bila kita mengamati tingkah laku masyarakat Indonesia. Bayangkan segala sesuatu yang tabu, ternyata bisa membuat suatu kepuasan tersendiri pada para penikmat seks tersebut. Apalagi adegan tersebut dapat direkam dengan alat canggih tanpa ketahuan, seperti CCTV, Mini Cam, Hidden Cam, hingga kamera pada Phonsel.

Entah apakah adegan demi adegan yang mereka lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan apakah Video Mesum yang mereka ciptakan, dibuat untuk kebutuhan pribadi atau sengaja disebarluaskan demi ketenaran belaka. ataukah video mesum tersebut tercipta karena faktor ekonomi dan kepuasan? Tetapi yang jelas, VIDEO MESUM tersebut banyak yang di rekam karena kecanggihan teknologi, khususnya kamera phonsel. Akibat dari perkembangan teknologi ini, banyak anak-anak SMU yang membuat dan mengabadikan video mesum mereka menggunakan kamera phonsel. Dan tidak jarang kita menemukan kasus Video Mesum SMU baik di Media Cetak, Elektronik apalagi di Dunia Internet.

 Mau bukti??? Berikut beberapa kasus yang belakangan ini membuat heboh masyarakat akibat dari Video Mesum Anak SMU.

Saatnya UU Keterbukaan Informasi Publik

Kehadiran Undang-undang Keterbukaan informasi Publik (KIP) akan menjadi seperti efek bola salju dalam hal pengungkapan kasus-kasus penyimpangan yang terjadi di daerah terutama dalam hal keterbukaan anggaran.

Demikian dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Muhammad Muhdar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (4/3/2009). “Ini akan lebih dasyat dari apa yang dilakukan KPK selama ini. Karena akan lebih masiv muncul kasus-kasus penyelewengan penggunaan anggaran,” ujarnya.

Menurut Muhdar, keberadaan UU yang disahkan pada April 2008 ini akan memberikan ruang bagi siapapun untuk mengetahui atau mempertanyakan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN-APBD. “Sayang, pemerintah daerah belum terlihat siap dengan penerapan UU KIP pada tahun April 2010 mendatang,” katanya.

Muhdar menambahkan, mereka khawatir keberadaan undang-undang ini dapat mempersempit ruang gerak pejabat publik dalam penggunaan anggaran negara. “Saya yakin dengan UU ini, pers akan lebih tertantang untuk melakukan control soal penggunaan anggaran yang nggak beres, nah di sinilah akan lebih masiv terbongkarnya kasus-kasus korupsi,” tandasnya.

Sedangkan menurut Direktur Program Institut Studi Arus informasi (ISAI) Wiratmo Probo, UU yang pembahasannya memakan waktu tujuh tahun ini bisa menjadikan pijakan rakyat termasuk pers untuk lebih kritis atas penggunaan anggaran negara. “Selama kebocoran yang disidik baru kita liat soal bansos, ke depan hal ini akan jauh lebih dalam lagi terjadi pengungkapan penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

ISAI melihat belum ada kesiapan dari pemerintah daerah dalam hal implementasi UU KIP. Termasuk soal sosialisasinya yang belum maksimal. “Saya yakin banyak masyarakat termasuk pejabat kita belum paham dengan keberadaan UU KIP ini,” tuturnya. Dia juga menyoroti soal juknis (keputusan teknis) UU ini, dijadwalkan April 2009 sudah selesai. “Namun saat ini, kita tengah mempersiapkan pemilu. Kita khawatir akan molor lagi termasuk soal pembentukan Komisi Informasi Publik,” ucapnya.

Karena itu, ISAI menurut Probo, akan melakukan pengawal hingga akhir sehingga implementasi UU ini benar-benar terlaksana dengan baik terutama bagi pejabat publik atau birokrasi.